oleh Nurdiansyah 
8 Kebijakan Unggulan Prabowo untuk Perumahan Rakyat
Dilansir dari Sindonews, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan delapan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu tujuannya: agar beban awal memiliki rumah menjadi lebih ringan dan akses legalitas makin sederhana.
Dalam pidatonya saat Akad Massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Bogor, Prabowo menekankan bahwa perumahan bukan hanya kebutuhan dasar, tapi juga motor penggerak ekonomi.
Berikut ringkasan kedelapan terobosan tersebut:
1. BPHTB Digratiskan bagi MBR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dibebaskan untuk pembelian rumah pertama oleh MBR. Kebijakan ini diambil untuk menurunkan biaya awal bagi calon pembeli rumah.
2. Gratis PBG dan Proses Izin Dipercepat
Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, yang dulunya dikenal sebagai IMB) untuk rumah subsidi kini gratis, dan proses perizinannya dipangkas dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.
3. PPN Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar akan ditanggung oleh pemerintah agar harga jual rumah jadi lebih terjangkau.
4. Pelonggaran GWM & Kuota FLPP Naik
Bank Indonesia diperintahkan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% ke 4% untuk meningkatkan likuiditas. Selain itu, kuota FLPP ditambah dari 220.000 rumah menjadi 350.000 unit per tahun
5. Keterlibatan Swasta dalam BSPS
Pemerintah mendorong peran swasta dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat lebih cepat dan merata.
6. Kredit Program Perumahan Terpadu
Akses kredit perumahan akan diperluas melalui koordinasi antarlembaga agar pembiayaan lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak orang
7. FLPP dari Bank Swasta
Tak hanya bank milik negara, bank swasta juga akan diberi mandat untuk menyalurkan program FLPP, khususnya di daerah yang belum terjangkau.
8. FLPP untuk Pekerja Informal
Segmen pekerja seperti ART, guru, buruh pabrik, dan pekerja informal lainnya akan diberi akses ke program FLPP agar rumah subsidi bisa lebih inklusif
Implikasi & Harapan dari Terobosan Ini
- Dengan BPHTB gratis dan PPN ditanggung, biaya awal membeli rumah bisa jauh lebih murah, sehingga lebih banyak warga MBR dapat memiliki rumah.
- Langkah mempercepat izin (PBG) menunjukkan bahwa pemerintah ingin memangkas hambatan administratif di sektor perumahan.
- Kenaikan kuota FLPP dan keterlibatan bank swasta bisa memperluas cakupan rumah subsidi ke daerah-daerah terpencil.
- Dukungan untuk pekerja informal akan membuat program subsidi lebih merata dan adil.
Baca Juga:
- Purbaya Ancam Tarik Dana Rumah Subsidi FLPP Jika Tak Terserap Optimal — terkait isu pengelolaan dana FLPP
- Presiden Resmikan 26 Ribu Akad Massal KPR FLPP — sebagai konteks acara peluncuran kebijakan
- Gen Z Malah Sewa Rumah, Developer Terpaksa Berinovasi — relevan karena kebijakan subsidi bisa mempengaruhi tren kepemilikan vs sewa
