oleh Nurdiansyah 
Sumber Foto: Dok. Kementerian PKP
Pemerintah Luncurkan Program 3 Juta Rumah demi Keadilan Hunian
Dilansir dari pkp.go.id, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui rilis resmi menyampaikan bahwa program Pembangunan & Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu tonggak kebijakan pemerintah agar kemerdekaan dirasakan hingga dasar: akses ke hunian layak.
Menurut pihak pemerintah, kemerdekaan yang sesungguhnya tak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga dari ketimpangan ekonomi dan sosial. Program ini dirancang agar masyarakat kelas bawah & menengah bawah punya kesempatan mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau
Strategi Pemerintah dalam 3 Juta Rumah
Berikut poin-poin strategi yang disusun pemerintah agar program ini berjalan efektif:
- Renovasi 2 Juta Rumah Tidak Layak Huni
Fokus di wilayah desa agar masyarakat di daerah tertinggal juga merasakan manfaat program. - Pembangunan 1 Juta Rumah Baru di Perkotaan melalui Kemitraan Swasta
Pemerintah turut menggandeng sektor swasta agar kapasitas pembangunan makin besar. - Penataan Kawasan Pesisir & Hunian Adaptif Bencana
Sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim. - Kontrol Harga Tanah & Penataan Ruang
Pemerintah mengarahkan subsidi agar harga tanah tidak melonjak dan zonasi rumah tidak menjauh dari pusat ekonomi. - Penyediaan Infrastruktur Dasar
Pembangunan rumah akan diiringi fasilitas seperti jalan, listrik, dan air bersih agar hunian benar-benar layak. - Efek Ekonomi dari Pembangunan Perumahan
Pemerintah berharap program ini juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, dan lapangan kerja lokal.
Harapan & Tantangan dari Pemerintah
Pemerintah berharap bahwa melalui program ini akan terjadi:
- Pengurangan backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta rumah
- Revitalisasi rumah-rumah tak layak yang jumlahnya sekitar 26,9 juta
- Pemerataan pembangunan antara kota, desa, dan pesisir agar kesenjangan berkurang.
Tantangan yang mesti dihadapi:
- Menjaga agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak layak.
- Sinkronisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah agar implementasi lebih mulus.
- Keberlanjutan dana dan kendali kualitas dalam pelaksanaan pembangunan skala besar.
Baca Juga:
- Purbaya Ancam Tarik Dana Rumah Subsidi FLPP Jika Tak Terserap Optimal — sebagai contoh bagaimana pemerintah mengelola subsidi dan dana pembangunan.
- Presiden Resmikan 26 Ribu KPR Subsidi untuk Rakyat — menunjukkan langkah pemerintah dalam realisasi program perumahan rakyat.
- Gen Z Malah Sewa Rumah, Developer Terpaksa Berinovasi — relevan karena kebijakan pemerintah terkait hunian subsidi bisa mempengaruhi tren beli vs sewa.
