oleh Nurdiansyah 
Sumber Foto: Dok. Kementerian PKP
Pemerintah Targetkan Perumahan Berbasis Data dan Riset
Kementerian PKP menetapkan bahwa kebijakan perumahan ke depan di Indonesia akan dibangun atas dasar data dan riset ilmiah — bukan sekadar asumsi. Untuk itu, mereka resmi menggandeng BRIN sebagai mitra riset agar tiap program perumahan mendapat basis data yang akurat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam program subsidi perumahan, terutama ketika jumlah unit program subsidi seperti BSPS melonjak dari 45.000 unit di 2025 menjadi target 400.000 unit di 2026
Manfaat Kolaborasi PKP–BRIN
- Tepat sasaran: Dengan riset dan data dari BRIN (dan data pendukung dari BPS), pemerintah bisa menyeleksi penerima subsidi/pembangunan rumah berdasarkan kebutuhan nyata — bukan kerap kali atas dasar kepentingan politik.
- Transparansi program: Data dan riset yang jelas membantu mencegah ketimpangan distribusi rumah layak bagi masyarakat.
- Efisiensi anggaran: Data akurat memungkinkan alokasi sumber daya ke area yang benar-benar membutuhkan — sehingga anggaran tidak mubazir.
- Dasar kebijakan berkelanjutan: Riset dan data memungkinkan evaluasi riil terhadap efektifitas program, sehingga kebijakan bisa adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi & kebutuhan masyarakat.
Konteks dan Relevansi Lebih Luas
Kolaborasi data dan riset ini datang di saat pemerintah memperkuat berbagai program perumahan: dari rumah subsidi, peremajaan kawasan kumuh, sampai prioritas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini juga sejajar dengan upaya memperkuat tata kelola perumahan: data terkini dan valid menjadi fondasi kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Dengan data yang kuat, intervensi perumahan merefleksikan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar target kuota.
Implikasi untuk Masyarakat & Pelaku Properti
- Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat peluang lebih besar untuk dapat rumah subsidi/layak — karena seleksi berbasis data.
- Pemerataan hunian di berbagai wilayah bisa lebih merata, terutama di area yang sebelumnya kurang tersentuh program.
- Pelaku properti & pembangunan mendapat kejelasan regulasi & target — sehingga bisa merencanakan proyek sesuai kebijakan yang lebih stabil dan transparan.
- Kepercayaan publik terhadap program perumahan pemerintah meningkat: kebijakan berbasis data & riset meminimalkan praktik tidak adil dan netral dari politisasi bantuan.
Sumber Berita:
PKP — Kementerian PKP Gandeng BRIN untuk Kebijakan Perumahan Berbasis Riset dan Data
TIMES Indonesia — Pertama, Kementerian PKP Jadi Kementerian Pertama yang Meminta Dukungan BRIN
Baca Juga:
